Jakarta – Perombakan besar kembali mengguncang internal Kejaksaan Agung. Sebanyak 65 Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) resmi digeser dalam mutasi yang dinilai bukan sekadar rotasi rutin, melainkan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum di daerah.
Kebijakan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Jaksa Agung RI Nomor KEP-IV-347/C/04/2026 tertanggal 13 April 2026. Mutasi ini merupakan bagian dari perombakan terhadap 114 pejabat di lingkungan Korps Adhyaksa.
Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung, Anang Supriatna, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bagian dari dinamika organisasi yang bertujuan memperkuat kelembagaan. Meski demikian, publik menilai pergeseran masif ini tak lepas dari sorotan terhadap sejumlah penanganan perkara di daerah.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pencopotan Kajari Karo, Danke Rajagukguk. Ia dipindahkan ke jabatan fungsional setelah kasus yang ditanganinya menuai polemik dan tengah dalam proses pemeriksaan internal. Posisi tersebut kini diisi oleh Edmond Novvery Purba.
Tak hanya itu, sejumlah nama lain juga mendapatkan penugasan baru di berbagai wilayah strategis, termasuk daerah-daerah rawan perkara korupsi dan konflik hukum. Pergeseran ini dinilai sebagai langkah “bersih-bersih” sekaligus penyegaran di tubuh kejaksaan.
Di sisi lain, Kejagung menyebut mutasi sebagai hal yang lumrah dalam organisasi. Namun, fakta bahwa jumlah yang digeser mencapai puluhan pejabat kunci memunculkan spekulasi adanya tekanan untuk meningkatkan kinerja serta integritas aparat penegak hukum.
Pengamat hukum menilai, rotasi besar ini harus diikuti dengan transparansi dan pengawasan ketat. Tanpa itu, mutasi hanya akan menjadi formalitas administratif tanpa menyentuh akar persoalan di lapangan.
Kini, publik menunggu apakah langkah besar ini benar-benar menjadi titik balik penegakan hukum yang lebih bersih, atau sekadar pergeseran posisi tanpa perubahan nyata.
(Red)
Social Header