BITUNG,18 Agustus 2026 - Patrolimabes.com
Di tengah semarak peringatan kemerdekaan, ada suara lirih dari pelosok sekolah swasta yang butuh didengar. Engelheart Kansil, S.Pd, Kepala SMP PGRI Tandurusa berdiri di garda terdepan dengan 100% tenaga pengajar berstatus honorer.
Dengan dada penuh pengabdian, beliau menyuarakan kegelisahan yang kini menghantui ribuan guru di seluruh Indonesia.
"Apakah seorang lulusan universitas bisa langsung mendaftar PNS untuk menjadi guru? Tidak. Bahkan untuk ikut PPG pun, syarat utamanya adalah harus honor dulu dan terdaftar di DAPODIK. Artinya, selama ini kita semua berangkat dari status honor. Dari honorlah lahir guru-guru berstatus ASN," tutur Engelheart Kansil, S.Pd dengan nada haru.
Wacana Penghentian Dana BOS dan Status Guru Honor*
Kegelisahan itu semakin dalam ketika beredar wacana penghentian pembayaran honor guru dari dana BOS pada bulan Desember 2026 mendatang. Belum ada kepastian apakah kebijakan itu menyasar sekolah negeri, swasta, atau keduanya.
"Keputusan Kementerian menyatakan bahwa guru honor dan PPPK sudah tidak lagi masuk dalam kategori guru. Yang diakui hanya ASN. Lalu bagaimana dengan kami? 100% guru di SMP PGRI Tandurusa ini adalah tenaga honor. Jika besok status kami dihapus, lalu siapa yang akan mengajar anak-anak bangsa ini?" tanyanya.
Sekolah Swasta: Berjuang di Tengah Ketidakmerataan*
SMP PGRI Tandurusa adalah potret nyata sekolah swasta yang berjuang. Di tengah dominasi sekolah negeri dan sistem zonasi yang memonopoli, jumlah siswa di sekolah ini hanya tersisa 20 orang.
"Kami tidak menuntut lebih. Kami hanya berharap ada keadilan dan pemerataan dalam segala aspek. Perhatikan kami. Sekolah PGRI ini berdiri karena cinta dan pengabdian, bukan karena fasilitas mewah," ungkapnya.
Secara kelembagaan, beliau menjamin mutu pembelajaran tetap berjalan. Yang menjadi kekurangan adalah fasilitas, kepastian status, dan kekurangan guru mata pelajaran sesuai standar yang seharusnya disalurkan oleh pemerintah.
"Secara pengabdian, kami sudah mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran. Untuk belajar, kami jamin bisa. Tapi untuk fasilitas, status, dan tenaga PNS, terutama guru mapel yang sesuai standar, kami sangat membutuhkan uluran tangan pemerintah," jelasnya.
Titip Pesan untuk Pemimpin Kota Bitung*
Di akhir pernyataannya, Engelheart Kansil, S.Pd menitipkan harapan besar kepada pemerintah Kota Bitung.
"Kiranya Dinas Pendidikan Kota Bitung dan Pemerintah, khususnya Bapak Walikota Bitung Hengky Honandar, berkenan meluangkan waktu untuk monitoring langsung ke sekolah kami. Datang, lihat, dan rasakan situasi serta keadaan kami. Kami butuh perhatian khusus. Kami butuh kepastian."
"Kemerdekaan ini harus dirasakan oleh semua anak bangsa, termasuk anak-anak di sekolah swasta. Jangan biarkan pengabdian kami padam karena ketidakpastian," pungkasnya penuh harap.
(JG)
Social Header