*BITUNG, Patrolimabes.com. 6 November 2026 -* Masyarakat Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kampung Buton, menyampaikan keluhan terkait dugaan pencemaran udara berupa asap hitam pekat serta dugaan pengelolaan limbah yang tidak sesuai ketentuan, yang diduga berasal dari aktivitas operasional PT Delta Pasifick Indotuna.
Berdasarkan keterangan warga, persoalan tersebut bukan merupakan keluhan baru. Aktivitas yang menimbulkan dampak tersebut telah berlangsung dalam kurun waktu yang cukup lama dan terjadi secara berulang, tanpa adanya perbaikan yang signifikan dari pihak perusahaan.
*Dampak Terhadap Kesehatan dan Lingkungan Pemukiman*
Masyarakat menilai, paparan asap hitam pekat telah berdampak terhadap kenyamanan dan kesehatan warga. Asap yang disertai bau menyengat tersebut kerap menyebar hingga ke kawasan pemukiman, sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari.
Adapun dampak yang disampaikan warga antara lain sesak napas dan batuk, terutama pada anak-anak dan lansia, mata perih dan berair, pusing, mual, serta iritasi pada tenggorokan. Selain itu, jelaga hitam dari asap tersebut juga menyebabkan pakaian dan bangunan rumah warga menjadi kotor.
"Kami telah cukup lama menyampaikan keluhan ini. Asapnya hitam pekat dan baunya mengganggu. Ketika asap menyebar, kami terpaksa menutup pintu dan jendela. Anak-anak kami mengalami batuk-batuk. Kami berharap ada perhatian yang serius," ujar salah seorang warga Girian Bawah.
*Dampak Terhadap Perairan dan Mata Pencaharian Nelayan*
Selain persoalan udara, masyarakat juga menyampaikan keluhan terkait dugaan limbah perusahaan yang dibuang ke perairan laut di sekitar wilayah Girian Bawah.
Warga menyebutkan, kondisi air laut di sekitar area tersebut mengalami perubahan, menjadi keruh, berbau, dan berminyak. Kondisi tersebut dinilai berdampak langsung terhadap ekosistem laut serta mata pencaharian masyarakat pesisir.
Dampak yang dikeluhkan antara lain menurunnya hasil tangkapan nelayan, berkurangnya biota laut, kerusakan ekosistem terumbu karang sebagai habitat ikan, serta meningkatnya biaya operasional nelayan yang harus melaut lebih jauh untuk memperoleh hasil tangkapan.
"Laut kami sudah tidak seperti dahulu. Dahulu airnya jernih dan ikan mudah didapatkan. Saat ini airnya keruh dan berbau, ikan semakin sulit didapat. Kami sebagai nelayan sangat merasakan dampaknya," ujar salah seorang nelayan Kampung Buton.
*Upaya Masyarakat dan Pemerintah Setempat Belum Mendapatkan Respons*
Masyarakat menyatakan telah menyampaikan aspirasi dan keluhan tersebut kepada pemerintah setempat, dengan harapan dapat diteruskan dan difasilitasi penyelesaiannya bersama pihak perusahaan.
Namun, aspirasi tersebut hingga saat ini belum mendapatkan respons dari pihak PT Delta Pasifick Indotuna. Perusahaan dinilai belum menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan persoalan yang telah berlangsung cukup lama tersebut.
Dalam rangka memenuhi prinsip keberimbangan dan keakuratan pemberitaan, awak media telah berupaya meminta konfirmasi resmi kepada pihak PT Delta Pasifick Indotuna terkait keluhan masyarakat tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan tanggapan.
*Masyarakat Meminta Penegakan Hukum*
Atas kondisi tersebut, masyarakat Girian Bawah meminta pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan dan penegakan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pihak yang diharapkan turun langsung ke lapangan antara lain Dinas Lingkungan Hidup Kota Bitung, Satpol PP, Camat Girian, Lurah Girian Bawah, serta Aparat Penegak Hukum apabila ditemukan unsur pidana lingkungan.
Masyarakat berharap, langkah penegakan tersebut dapat memberikan kepastian hukum, mencegah pencemaran berlanjut, serta melindungi kesehatan masyarakat dan kelestarian lingkungan.
*Dasar Hukum*
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
*1. Pasal 69 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009*
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
*2. Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009*
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
*3. Pasal 99 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009*
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
*4. Pasal 100 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009*
Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
*5. Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009*
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-.
*Sanksi yang Dapat Dikenakan:*
- *Sanksi Administratif:* Teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin, hingga pencabutan izin lingkungan atau perizinan berusaha.
- *Sanksi Pidana:* Pidana penjara dan denda sebagaimana diatur dalam Pasal 98, 99, 100, dan 109 UU PPLH.
- *Ganti Rugi dan Pemulihan:* Kewajiban membayar ganti rugi dan melakukan pemulihan lingkungan.
Masyarakat berharap pemerintah dan instansi terkait dapat segera melakukan pemeriksaan di lapangan di Kampung Buton, guna memastikan pengelolaan limbah serta pengendalian emisi udara di PT Delta Pasifick Indotuna berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(JG)
Social Header