BITUNG, Selasa 10 November 2026 — PATROLIMABES.COM
"Dugaan pencemaran lingkungan yang bersumber dari aktivitas PT Delta Pasifik Indotuna, perusahaan pengolahan ikan di Kelurahan Girian Bawah, Kecamatan Girian, Kota Bitung, kembali menjadi sorotan.
Masyarakat Kampung Buton menilai, persoalan tersebut telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan terjadi secara berulang, tanpa penyelesaian yang jelas dari pihak perusahaan.
Keluhan masyarakat tidak hanya menyangkut asap hitam pekat dari cerobong perusahaan, tetapi juga semburan uap panas dari proses pengolahan ikan, serta dugaan pembuangan limbah yang mengarah ke perairan laut.
TIGA PERSOALAN, SATU SUMBER
Berdasarkan keterangan warga, terdapat tiga persoalan yang dirasakan secara bersamaan.
1. Asap Hitam Pekat dari Cerobong
Asap hitam pekat diduga berasal dari cerobong perusahaan dan menyebar hingga ke kawasan pemukiman. Warga mengeluhkan pakaian yang dijemur terkena noda hitam, rumah menjadi kotor, serta udara yang tidak sehat untuk dihirup.
2. Semburan Uap Panas
Semburan uap panas diduga berasal dari proses perebusan dan pengukusan ikan, serta dari pengoperasian boiler perusahaan. Uap tersebut menyebar ke pemukiman disertai suhu panas, udara pengap, dan bau amis yang menyengat hingga masuk ke dalam rumah warga.
3. Dugaan Limbah Dibuang ke Laut
Warga juga mengeluhkan dugaan limbah perusahaan yang dibuang ke laut. Air laut di sekitar wilayah tersebut menjadi keruh, berbau, dan berminyak. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap menurunnya hasil tangkapan nelayan dan rusaknya ekosistem perairan.
DAMPAK TERHADAP KESEHATAN DAN EKONOMI WARGA
Paparan asap hitam dan semburan uap panas dinilai berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama anak-anak dan lansia. Warga mengeluhkan sesak napas, batuk, mata perih, pusing, mual, dan iritasi tenggorokan.
Sementara itu, dugaan pencemaran laut berdampak terhadap ekonomi masyarakat pesisir. Nelayan Kampung Buton mengaku hasil tangkapan menurun drastis dan harus melaut lebih jauh untuk memperoleh ikan.
SUARA WARGA
Mursalim Laamu, perwakilan masyarakat Kampung Buton, menegaskan bahwa masyarakat telah cukup lama menyampaikan keluhan tersebut kepada pemerintah setempat, namun belum memperoleh penyelesaian yang memadai.
"Kami sudah lama menyampaikan keluhan ini. Bukan hanya asap hitam, tetapi juga semburan uap panas dan limbah ke laut. Udara jadi panas, pengap, bau amis menyengat. Anak-anak kami batuk-batuk. Kami berharap ada tindakan nyata, bukan hanya janji," ujar Mursalim Laamu kepada http://Patrolimabes.com.
Ia meminta manajemen PT Delta Pasifik Indotuna agar bersikap kooperatif, terbuka, dan bertanggung jawab terhadap dampak lingkungan dari aktivitas operasional perusahaan.
MASYARAKAT PERTANYAKAN KETEGASAN DLH DAN APH
Masyarakat mempertanyakan sejauh mana ketegasan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bitung, Pemerintah Kota Bitung, serta Aparat Penegak Hukum (APH) dalam menindaklanjuti persoalan ini.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya melakukan pemantauan administratif, tetapi mengambil langkah konkret melalui pemeriksaan lapangan, pengujian kualitas udara ambien, pengujian kualitas air laut, serta audit pengelolaan limbah dan emisi perusahaan.
Jangan sampai muncul persepsi di tengah masyarakat bahwa perusahaan besar seolah tidak tersentuh pengawasan hukum, sementara hak masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat belum terpenuhi.
DASAR HUKUM
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, setiap pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan perlindungan lingkungan hidup.
Pasal 69 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009
Setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.
Pasal 98 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).
Pasal 99 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009
Setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
Pasal 100 Ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009
Setiap orang yang melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah).
Pasal 109 UU No. 32 Tahun 2009
Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,- dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,-.
*PENUTUP*
Patrolimabes.com memandang persoalan lingkungan hidup merupakan persoalan serius yang menyangkut hak konstitusional masyarakat atas lingkungan hidup yang baik dan sehat sebagaimana dijamin dalam Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945.
Pihak PT Delta Pasifik Indotuna diharapkan memberikan klarifikasi resmi serta menjelaskan langkah-langkah yang telah dan akan dilakukan untuk menanggapi keluhan masyarakat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak perusahaan belum memberikan keterangan resmi kepada redaksi. Patrolimabes.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
Jangan tunggu masyarakat menjadi korban, baru dilakukan tindakan. Lingkungan hidup adalah hak bersama, dan hukum harus berlaku adil bagi semua pihak.
(JG)
Social Header